Pelajaran Mahal dari Siklon Tropis: Indonesia Harus Perkuat Mitigasi Bencana
Indonesia Dikepung Risiko Bencana

Tarakan - Korban jiwa akibat banjir dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh terus bertambah. Hingga Rabu (3/12/2025) pagi, tercatat 753 orang meninggal dunia, sementara 650 lainnya masih hilang. Padahal, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini delapan hari sebelumnya. Namun, mitigasi yang belum optimal membuat bencana tetap menimbulkan kerugian besar.

BMKG memastikan bahwa bencana ini dipicu cuaca ekstrem akibat siklon tropis, fenomena yang sebenarnya jarang terjadi di Indonesia. Ketidaksiapan menghadapi anomali cuaca inilah yang memperburuk dampaknya.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang “dikepung bencana”—mulai dari longsor, banjir bandang, gempa bumi, hingga tsunami. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat:

Baca Lainnya :

• Xi Jinping Paparkan Visi Asia-Pasifik: Dorong Era Baru Keterbukaan dan Integrasi Ekonomi0
• IHSG Dibuka Naik 0,24% ke Level 8.577, Sentimen Domestik Menguat0
• Kunjungan Prabowo ke Lokasi Bencana Aceh, Sumut, Sumbar – Arahan Tegas untuk Pemulihan Total0
• IHSG 1 Desember 2025 Dibuka Menguat ke 8.548, Ini Sentimen Pendukungnya0
• OJK Ingatkan Anak Muda Bijak Menggunakan Produk Keuangan Digital dan Kripto0

-Sistem deteksi dini
-Kapasitas respons di lapangan
-Infrastruktur dan peralatan mitigasi
-Kompetensi sumber daya manusia

Menurut Lasarus, peningkatan kemampuan evakuasi juga sangat penting karena setiap detik saat bencana terjadi sangat menentukan keselamatan warga.

        “Golden time hanya bisa ditangani oleh petugas terlatih. Salah penanganan bisa berakibat fatal,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa mitigasi seharusnya dilakukan sebelum bencana terjadi, bukan hanya setelahnya. Upaya antisipatif, menurutnya, adalah bagian penting dari penanggulangan bencana.

Wakil Ketua Komisi V DPR, Ridwan Bae, juga menyoroti lemahnya mitigasi bencana di Indonesia. Ia meminta kementerian dan lembaga terkait segera melaporkan kekurangan alat maupun sistem kepada Presiden.

Ridwan mengingatkan bahwa bencana di Sumatera harus menjadi evaluasi besar bagi pemerintah.

        “Jangan hanya menunggu bencana terjadi baru bertindak. Kita harus berpikir sebelum terjadi,” ujarnya.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Indonesia memang belum terbiasa menghadapi siklon tropis, yang umumnya terjadi di kawasan

-Filipina
-Jepang
-Hong Kong
-Taiwan

Negara-negara tersebut sudah lama beradaptasi dan memiliki sistem kesiapsiagaan yang jauh lebih baik.

        “Sejak dulu kita tidak menganggap Indonesia rawan siklon. Fenomena ini biasanya terjadi di atas garis 5° LU atau 5° LS. Siklon yang         sekarang terjadi merupakan anomali cuaca,” jelas Teuku.

Karena fenomena ini jarang terjadi, sistem mitigasi nasional belum sepenuhnya siap untuk merespons bencana berskala besar.

BMKG memastikan bahwa peringatan dini sudah disampaikan secara bertahap:

-Sumatera Utara: peringatan diberikan 8 hari sebelum bencana
-Aceh & Sumatera Barat: peringatan diberikan 4 hari sebelumnya

Peringatan tersebut disampaikan melalui Pemerintah provinsi, BPBD, Forkopimda, Kepala daerah setempat

Sebagian kepala daerah merespons cepat dengan mengingatkan masyarakat melalui berbagai kanal informasi.

BMKG juga menyiagakan personel di daerah serta memastikan saluran air dan infrastruktur pendukung dibersihkan untuk mengurangi risiko banjir.

Peristiwa bencana di Sumatera menjadi pelajaran mahal bahwa mitigasi bencana harus diperkuat, baik dalam aspek teknologi, SDM, maupun kesiapsiagaan masyarakat.

Anomali cuaca yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim menuntut Indonesia untuk:

-Memperkuat sistem deteksi dini
-Meningkatkan pelatihan petugas di daerah rawan bencana
-Menyamakan persepsi bahwa bencana hidrometeorologi dapat terjadi kapan saja
-Melakukan langkah antisipatif sebelum bencana datang

Tragedi ini menjadi alarm keras bahwa kesiapan menghadapi bencana harus menjadi prioritas nasional.